Revolusi Putih: Sebuah Urgensi atau Lancut? – Jika kita mendengar kata revolusi, sebagian besar persepsi kita akan merujuk pada huru–hara, tragedi berdarah, perebutan kekuasaan secara singkat, dan sejenisnya yang memiliki korelasi yang tidak jauh dengan frasa tragedi dan kekerasan.

Revolusi dimaknai sebagai suatu cara pengubahan nilai sosial yang dianggap tidak selaras dengan perkembangan masyarakat secara massif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Revolusi dimaknai sebagai perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata). Kemudian menurut Koentjaraningrat, revolusi merupakan usaha untuk dapat hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa revolusi merupakan proses perubahan tatanan sosial masyarakat dalam jangka waktu singkat terhadap suatu permasalahan yang umumnya permasalahan kekerasan dengan menggunakan kekerasan sebagai instrumen utamanya.

Baca juga: 10 Kemampuan yang Dibutuhkan di Abad 21

Jika kita telisik mesin pencari Google dengan mengetik Revolusi Putih akan muncul beberapa peristiwa dan tragedi revolusi yang disebut maupun diidentikan menggunakan sebutan itu.

Revolusi Putih pertama kali populer saat masa perjuangan merebut kemerdekaan India, tepatnya pada 1940. Kala itu, salah satu korporasi susu bernama Kaira Union memiliki surplus produksi susu sehingga susu yang diproduksi tidak dapat dijual ke pasar.

Itu jelas berdampak pada penghidupan peternak sapi yang bergantung hidupnya pada proses produksi susu. Hal ini tidak dipandang baik oleh UNICEF karena dapat menimbulkan penyakit seperti obesitas dan kolesterol, sehingga lembaga dunia ini membiayai Kaira Union sebagai upaya mempertahankan keberadaannya, sekaligus membagikan susu secara massif kepada daerah–daerah di India yang kekurangan pasokan susu.

Baca juga: Jurusan Sesuai Minat, Jalan Menuju Pekerjaan Impian

Lain lagi di Iran, negeri kaya minyak ini juga pernah mengalami suatu revolusi besar dengan tajuk Revolusi Putih. Revolusi ini terjadi pada medio 1960–1970-an.

Sebab terjadinya revolusi ini adalah kekuasaan Iran yang kala itu diampu Shah Reza dianggap mencederai nilai ke-Islaman Iran dan merupakan jongos Amerika.

Di bawah pimpinan Ayatollah Ali Khomeini, para revolusioner terus berjuang dalam senyap secara perlahan hingga sampai titik puncaknya pada 1979 saat Shah Reza tumbang sekaligus mengubah bentuk ketata negaraan Iran menjadi suatu negara republik yang berlandaskan Islam.

Nah, poin opini saya kali ini akan membahas suatu narasi usang yang kini tengah ramai diperbincangkan, yaitu Revolusi Putih ala Indonesia yang dicetuskan Prabowo Subianto sejak tahun 2009.

Revolusi Putih yang ingin diterapkan di Indonesia sebenarnya merujuk kepada revolusi yang terjadi di India tahun 1940. Revolusi ini merupakan program peningkatan gizi Bangsa Indonesia utamanya terhadap nutrisi protein, baik hewani maupun nabati.

Pogram ini sebenarnya telah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Program kemudian disusun sedemikian rupa konsepnya dengan tajuk makanan sehat. Program itu substansinya adalah memberi sarapan bergizi kepada para siswa yang masuk sekolah untuk meningkatkan gizi anak Indonesia secara umum dan kecerdasan anak Indonesia secara khusus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah mencanangkan pemberlakuan Revolusi Putih pada 2018. Hal ini secara ringkas termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

Sehingga, setiap siswa di Jakarta diproyeksikan untuk mendapatkan sarapan bergizi (termasuk susu) secara gratis yang dananya berasal dari APBD.

Urgensi

Revolusi Putih jika kita tinjau dari perspektif objektif sebenarnya merupakan narasi brilian dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Hanya saja, problematika narasi ini (kembali) menjadi isu politik. Sebagaimana yang kita alami saat ini, kancah perpolitikan Indonesia tengah terpolarisasi menjadi dua kubu besar yang seimbang jumlahnya.

Sesuai dengan pendapat para pakar pascapemilu presiden (Pilpres) 2014, konstelasi politik akan terpolarisasi pada dua kubu besar yang pada nantinya akan menjalar pada seluruh aspek kehidupan selain politik, seperti ekonomi, sosial, hukum, hingga olahraga sekali pun. Bahkan, sampai data–data terperinci yang diargumentasikan pun sangatlah berbanding terbalik, padahal isu yang diperdebatkan bukanlah isu politik praktis.

Namun, lagi–lagi suatu opini yang baik adalah opini yang termaktub di dalamnya berbagai data menurut beragam perspektif. Oleh karena itu saya mencoba untuk menampilkan data yang saya miliki secara seimbang, tidak memihak kubu ataupun pihak manapun, dan tentu saja netral.

Menurut staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga Abdul Kadir, angka konsumsi susu Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik yang diadakan Akademi Gastronomi Indonesia di Ritz Carlton SCBD, Jakarta Pusat, Selasa, (08/08/2017) lalu.

Dalam data yang dipaparkannya terdapat fakta menggelitik, bahwa Indonesia mempunyai angka konsumsi susu sapi 17,2 kilogram saja dalam setahunnya. Hal itu menjadikan Indonesia tertinggal jauh dengan negara lainnya.

Tengok saja negara tetangga di ASEAN, misalnya, Singapura mengonsumsi sekitar 48,6 klogram per kapitanya, atau Malaysia di angka 36,2 kilogram, lalu ada Thailand di angka 33,7 kilogram, kemudian Myanmar diangka 26,7 kilogram, dan Filipina yang terpaut tipis diangka 17,6 kilogram.

Menurut Abdul Kadir, terdapat dua hal yang mempengaruhi terjadinya hal ini yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi susu sapi beserta olahannya dan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap para peternak sapi sehingga para peternak hanya menjadikan profesinya sebagai profesi sambilan belaka.

Tercatat, rata–rata sapi yang dimiliki peternak sapi adalah tiga ekor. Ini jelas mempengaruhi proses produksi yang rendah sehingga produk menjadi sukar bersaing dengan susu impor yang harganya jauh lebih murah.

Total konsumsi susu sapi nasional yang mencapai angka 4,45 juta nyatanya tidak diimbangi produksi yang dihasilkan oleh para peternak. Produksi susu sapi lokal hanya mencapai angka 825 ribu ton saja dan berakibat suatu gap antara konsumsi dan produksi yang sangat jomplang. Sehingga mayoritas kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi oleh produk impor dengan persentase 20 persen pemenuhan kebutuhan susu sapi dihasilkan oleh sapi lokal. dan sisanya berasal dari sapi impor.

Ditinjau secara medis, kekurangan konsumsi susu dapat mengakibatkan kondisi fisik lemah sehingga rentan untuk terkena penyakit membahayakan seperti jantung, stroke, dan diabetes.

Hal yang lebih berbahaya lagi akan dirasakan oleh anak–anak. Hal ini dikarenakan tumbuh kembang anak sangat terbantu dengan konsumsi susu. Tidak hanya mengenai tinggi badan saja, lebih dari itu akan menjurus pada pertumbuhan saraf dan perkembangan kecerdasan anak itu sendiri.

Terakhir, ancaman kurang gizi kronis sangatlah mengganggu, karena angka terakhir di tahun 2016 adalah Indonesia didapati 26,1 persen masyarakatnya menderita gizi buruh kronis. Angka yang cukup besar, kan?

Mengapa Revolusi Putih dapat dikatakan lancut?

Merujuk pada KBBI, lancut merupakan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah atau sia–sia. Istilah lancut ini biasa digunakan mengenai hal–hal yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Memang, istilah ini jarang sekali dipakai para penulis sehingga terdengar asing di telinga sebagian besar pembaca.

Kaitannya dengan Revolusi Putih adalah lebih dua hal utama, yaitu terdapat makanan olahan lain yang memiliki kandungan gizi setara dengan susu dan pengalokasian anggaran terhadap hal–hal yang lebih bermanfaat.

Gizi Buruk merupakan masalah laten Indonesia yang tak kunjung usai. Tercatat, angka gizi buruk di Indonesia mencapai 17 persen anak masih terkena gizi buruk di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 10 persen anak.

Menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn.) Moeldoko, hal ini dikarenakan sikap dari masyarakat yang cenderung tak peduli terhadap pola hidup sehat.

Itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek, yang menurutnya kebiasaan hidup masyarakat yang kurang bersih menjadi faktor gizi buruk. Memang, banyak bakteri yang keluar saat buang air.

Namun, jika masih tetap melakukan pola hidup seperti ini masyarakat cenderung akan terkena gizi buruk kembali. Selain itu, faktor kebudayaan dan kebiasaan mengenai makan disinyalir turut berperan dalam adanya angka gizi buruk ini.

Untuk menanggulangi problematika gizi buruk tentu diperlukan penambahan gizi melalui makanan yang kaya akan gizi seperti susu.

Susu dianggap dapat meningkatkan gizi manusia terutama di masa anak–anak. Menkes pernah berseloroh, bahwasanya perlunya peningkatan gizi anak merupakan hal yang mutlak saat ini. Akan tetapi, beliau tidak memandang susu sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.

Beliau lebih memandang bahwasanya susu bukanlah produk asli dalam negeri yang dimiliki secara masif sesuai dengan data yang penulis sampaikan tadi.

Menkes lebih menekankan ikan dapat dijadikan solusi realis dan dapat diterapkan di Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia memiliki laut yang luas.

Menarik jika kita memperdalam bahasan ini. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut terbesar di dunia, dipandang dapat menjadi poros maritim dunia ke depannya. Menilik segala potensi kelautan dan ragam budayanya, ikan dipandang mampu menyatukan negeri. Itu dikarenakan ikan dikonsumsi oleh masyarakat seantero negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Ikan dalam realitanya di masyarakat, dipandang sebagai makanan yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi ikan domestik sebanyak 7,7 juta ton pada tahun 2017 dan ditargetkan 9,45 juta ton pada tahun 2018.

Menilik data yang ada, kita dapat menyepakati bahwa ikan dapat dijadikan alternatif lain selain susu dalam rangka meningkatkan gizi anak Indonesia. Susu dan ikan sama–sama mengandung protein hewani dan lemak yang jikalau kita takar jumlah kandungannya cukup seimbang dan merata. Silakan pembaca lihat di mesin pencari Google untuk membuktikan ungkapan ini.

Kesimpulan

Permasalahan Revolusi Putih ini merupakan problematika khas bangsa Indonesia. Menawarkan narasi yang menarik dan bagus, namun dinarasikan oleh tokoh politik sehingga narasi tersebut dianggap publik awam maupun pihak yang bertentangan sebagai upaya bargaining politik untuk meningkatkan citra maupun popularitas tokoh politik tersebut.

Susu dapat menjadi solusi dalam permasalahan gizi Bangsa Indonesia, sebagaimana ikan. Keduanya bergizi. Keduanya memberi solusi. Lantas apa salahnya jika kita integrasikan keduanya untuk menghasilkan pangan yang meningkatkan gizi bangsa.

Satrio Alif Febriyanto
Siswa Kelas XI MAN Insan Cendekia Serpong


Tulisan di atas merupakan opini penulis. IndonesianYouth.org tidak bertanggung jawab atas isi tulisan tersebut. Penulis bisa dihubungi di [email protected].

Kanal Opini merupakan wadah tulisan-tulisan Anak Muda di Indonesia yang ingin menuangkan sekaligus turut berbagi tentang fenomena atau isu di sekitarnya. Bergabunglah dengan kontributor IndonesiaYouth.org sekarang juga!