Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Kejahatan Berjemaah – Dalam KBBI, kata cepu mempunyai dua arti: pertama, cembul yang dibuat dari kayu (perak dan sebagainya), dan kedua berarti informan polisi. Arti yang terakhir, dalam suatu tindak kejahatan, cepu adalah musuh bagi para bandit.

Cepu adalah orang yang amat dihindari. Sebab apabila cepu ini sudah membuka mulutnya atas apa yang ia lihat atau dengar, maka hanya tinggal menghitung waktu kapan tindak kejahatan akan terbongkar.

Dalam dunia hukum dikenal pula istilah lain serupa cepu: whistle blower dan justice collaborator. Kedua istilah tersebut pada umumnya muncul dalam suatu tindak pidana korupsi.

Belakangan, jamak ditemui korupsi kian kemari memang menjadi suatu kejahatan kolektif. Enggan diciduk sendirian, para pelaku tindak pidana korupsi kerap kali mengajak koleganya untuk korupsi berjemaah. Barangkali hal ini sebagai upaya antisipasi apabila gerak-gerik terendus, ia tidak sendiri. Boleh jadi pula hal ini dilakukan untuk saling melindungi sesama bajingan.

Baca juga: Sekali Atur, Demokrasi Mundur

Berakar pada United Nation Against Corruption 2003, pada pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substantial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Selanjutnya pada ayat (3) berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substantial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Di negara kita, aturan mengenai “cepu besar” ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan bahwa, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sedangkan justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Baca juga: Yuk Dukung dan Kontribusi untuk Indonesia Bebas Sampah di Tahun 2020

Whistle blower dan justice collaborator tidak bisa berperan dalam semua jenis tindak kejahatan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Menjadi whistle blower atau justice collaborator memiliki perlindungan yang berbeda. Hal ini telah diatur dalam pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk menyetarakan visi dan misi mengenai whistle blower dan justice collaborator, ada sebuah Peraturan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam aturan tersebut, setidaknya ada empat hak dan perlindungan yang diterima oleh whistle blower dan justice collaborator. Pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan yang keempat memperoleh penghargaan. Semua hak ini bisa diperoleh oleh yang bersangkutan dengan persetujuan penegak hukum.

Dari penjelasan tentang dua istilah hukum tersebut, secara sederhana dapat dimaknai bahwa whistle blower bukan pelaku, dan justice collaborator adalah pelaku, namun bukan pelaku utama. Karena beda istilah dan definisinya, maka beda pula perlakuannya. Meski mereka sama-sama hadir dalam kejahatan terorganisir, yang tentu dilakukan secara berjemaah.

Sumber: Hukum Online, hasil diskusi dengan Mochamad Hardianto, S. H.