Hukum Tunjangan Hari Raya (THR) adalah wajib bin harus diberikan perusahaan atau pengusha kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini karyawan, pegawai, buruh, pekerja atau apapun itu istilahnya. Lalu kapan istilah THR ini muncul?

Belum diketahui pasti sejak kapan THR ini ada. Tapi uang tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya ini pertama kali lahir pada 1951.

Adalah Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi yang menginisiasi adanya tunjangan ini. Melalui salah satu program kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut memicu reaksi dari kaum buruh. Mereka yang memeras keringat dan membanting tulangnya, namun tidak dapat perhatian apapun dari pemerintah.

13 Februari 1952 kaum buruh melakukan aksi mogok. Mereka menuntut tunjangan dari pemerintah. Dikabulkan oleh pemerintah? Tentu tidak.

Soekiman Wirjosandjojo merasa perlu untuk mengambil hati Pegawai Negeri Sipil masa itu, dengan harapan agar para PNS mendukung kebijakan dari kabinetnya.

Sejak saat itu, THR menjadi anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah menjelang Lebaran. Kepada PNS tentu saja.

Maret 1953 di Jakarta, dalam Sidang Dewan Nasional II, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mulai menyuarakan, “Pemberian tunjangan hari raya bagi semua buruh sebesar satu bulan gaji kotor.”

Ketika itu THR hanya bersifat sukarela. Oleh sebab itu SOBSI kian nyaring mendesak pemerintah untuk mengeluarkan THR.

Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I, melalui Menteri Perburuhan S.M. Abidin, ada sebuah Surat Edaran nomor 3676/54 yang memuncukan istilah “Hadiah Lebaran” bagi para buruh.

Sayangnya Surat Edaran tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, dan itu dikeluarkan hanya untuk meredam tuntutan buruh.

Baru ada titik terang ketika Menteri Perburuhan dipegang oleh Ahem Erningpraja. Ketika itu, THR tertuang dalam Peraturan Menteri Perburuhan nomor 1/1961, meski jumlahnya belum sebesar gaji kotor, THR wajib dibayarkan dan menjadi hak buruh dengan masa kerja sekurang-kurangnya tiga bulan.

Hingga kini, THR telah menjadi hak bagi seluruh kaum pekerja. Meski begitu, 10 detik sebelum tulisan ini terbit, seorang pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) telah mengonfirmasi bahwa haknya terkait THR belum terpenuhi.

Padahal, aturan THR kepada nonPNS Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2016.