Pada Mei ini, peringatan 20 tahun reformasi, saya hendak menawarkan sedikit pergeseran perspektif. Bukan saya menyebut peringatan demonstrasi besar, kerusuhan, pendudukan gedung Nusantara, dan lengsernya Soeharto tak penting, tetapi fokus kepada peristiwa besar di kota perlu dibagi ke perjuangan sesama kita di desa-desa.

Desentralisasi, toh, adalah salah satu fitur besar reformasi.

Desentralisasi harus inklusif pada kehidupan desa; ini berarti pengembangan daerah harus disesuaikan dengan karakternya masing-masing dengan melibatkan warga lokal yang memahami seluk-beluk daerahnya. Pembangunan yang menyejahterakan semua perlu menyesuaikan tiap-tiap yang dibangunnya — bukan dengan mengacu bahwa kota “besar” atau “internasional” selalu lebih maju dan baik, misalnya.

Itu juga merupakan bagian dari pemenuhan keadilan dan perbaikan demokrasi: tuntutan besar reformasi. Namun, belum cukup perhatian diberikan pada masalah ini.

Di Gili Trawangan, misalnya, kedatangan turis memang menjadi rezeki: “Sakitnya dulu kita di sini tidak ada makanan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Makan sekali saja sudah syukur,” ujar Salim, petani lokal, pada Mongabay Indonesia.

Kemudian, dulu kala, mayoritas warga lokal menjadi petani dan nelayan. Sekarang, mereka banyak mencari nafkah berkaitan dengan pariwisata.

Namun tak semuanya semenyenangkan itu. Ramainya pariwisata di pulau ini membuat harga tanah meroket, yang kemudian menyulut konflik tanah. Kemudian, ada pula masalah penataan ruang yang tidak ramah lingkungan.

Menurut laporan yang sama pada 2016, pembagian pantai sudah diatur, namun belum berjalan baik. Berdiri pula bangunan-bangunan permanen di pantai — hal yang dilarang. “Tidak ada dasar hukumnya. Mereka menggunakan tempat itu karena mereka punya modal besar saja,” ujar Lukman, kepala dusun Gili Trawangan, tentang struktur-struktur tersebut.

Aturan memang ada, namun tidak digalakkan. Pengabaian ini dapat menyebabkan memburuknya lingkungan pantai, dan yang akan paling dirugikan adalah warga lokal.

Negara bisa dan berkewajiban melibatkan warga untuk pembangunan yang lebih inklusif. Setidaknya Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar mewajibkan kekayaan alam untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Penggunaan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk rakyat itu, tentu, harus adil (termasuk inklusif) dan berkelanjutan, bukan eksploitatif.

Sedikit inspirasi tentang kekuatan masyarakat: Baru-baru ini, sebuah kelompok beranggotakan, di antaranya, petani lavender dari Prancis dan masyarakat tradisional Sami dari Swedia, menuntut Parlemen dan Dewan Uni Eropa karena peraturannya penanggulangan perubahan iklimnya yang dianggap kurang ketat.

Mereka telah merugi karena panennya makin berkurang akibat perubahan iklim, namun tak menuntut ganti rugi. Mereka menuntut kebijakan yang tanggung dicabut dan diganti.

Bahwa tuntutan ini terjadi di Uni Eropa — yang kebijakan lingkungannya bisa disebut “lumayan” dibanding wilayah lain — adalah penegas bahwa perubahan adalah proses panjang. Maka, supaya reformasi sukses, ia tak bisa dipandang sebagai suatu titik indah di masa lalu. Ia perlu diajak melihat perspektif lain dan dianggap sebagai yang dinamis.