Sekali Atur, Demokrasi Mundur – Wakil Rakyat yang berkewajiban menjunjung tinggi terhadap demokrasi dan hakikatnya adalah pembantu rakyat, justru bertolak belakang. Senin, (12/02/2018) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPRD, dan DPD (MD3). Revisinya menuai kontroversi karena dianggap antikritik dan kebal hukum.

Revisi tersebut ada pada pasal 122 yang membuat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diperbolehkan menempuh jalur hukum apabila ada pihak-pihak yang dianggap telah merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Ini merupakan kriminalisasi oleh DPR terhadap suara rakyat yang kritis kepada mereka,” kecam Bivitri Susanti pakar dari Pusat Studi hukum dan kebijakan (PSHK), mengutip BBC Indonesia. “Ini kriminalisasi terhadap hak demokrasi.”

“Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat,” tegasnya.

“Kalau memang ada yang dianggap ‘menghina’ DPR dalam memberi kritiknya, kalau DPR tidak suka, sebagaimana lembaga lain atau orang-orang lainnya, laporkan saja ke polisi, tidak perlu MKD.”

Ia mengingatkan, MKD tidak bisa memanggil rakyat yang dianggap menghina, karena MKD bukan penegak hukum.”

Selain pasal 122 ada juga pasal lainnya yang mempertegas bahwasanya wakil rakyat semakin semena-mena. Antara lain, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 Pasal 73 ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas, mengutip Kompas.com, penambahan frase “wajib” terinspirasi saat Komisi III memanggil gubernur –saat itu gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat– dan merupakan respons atas kegamangan Kapolri saat dimintai Pansus Angket memanggil paksa KPK.

Bahkan dalam ayat 6 pasal tersebut, polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari. Nantinya ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam Peraturan Kapolri.

Belum lagi revisi pasal 224 yang berisi DPR tidak dapat dituntut atas pernyataan yang terkait fungsi, tugas, dan wewenang parlemen.

Demikian dengan pasal selanjutnya, yakni pasal 245 yang berisi Anggota DPR yang dipanggil terkait kasus hukum harus mendapat persetujuan tertulis presiden atas pertimbangan MKD.

“Mengkritik boleh, kalau yang enggak boleh adalah menghina,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, mengutip Kumparan.com