Senin (10/12) kemarin adalah puncak dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Ini merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia kampanye ini sudah dilakukan sejak 2001. Tujuannya, jelas, menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual di perempuan memang belum selesai urusannya. Di penghujung tahun ini, setidaknya, ada dua persoalan yang menguak ke publik.

Kekerasan seksual terhadap perempuan baru-baru ini terjadi pada Agni, terhadap mahasiswi kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada 2017. Namun baru terungkap di tahun ini usai Majalah Balairung UGM mengungkapkannya.

Kasus lainnya menimpa Baiq Nuril–seorang mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia dilecehkan sang kepala sekolah, bernama Muslim.

Mulanya Nuril menerima telepon dari Muslim, perihal pekerjaan. Kemudian Muslim justru berbicara topik lain, kisah hubungan seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Dalam percakapan itu juga, ia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melecehkan Nuril. Dan itu tidak terjadi sekali.

Merasa dirinya diperlakukan sewenang-wenang, pernah ia berinisiatif merekam pembicaraan agar menjadi bukti orang-orang kalau dirinya tidak memiliki hubungan dengan Muslim.

Namun rekaman itu tanpa sengaja dari telepon genggamnya ke milik orang lain. Alhasil Nuril dilaporkan Muslim dengan dalil UU ITE Pasal 27 Ayat 1 dan mebuat Nuril mendekam di jeruji besi.

Agni dan Nuril adalah segelintir korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Bukan tidak mungkin masih ada banyak korban lainnya di luar sana.

Kemungkinannya pun besar. Sebab, menurut Komnas Perempuan setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat.

Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah kekerasan naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus.

Meningkatnya jumlah kasus tadi, ditenggarai Komnas Perempuan ada empat alasan: ketimpangan relasi kuasa, kuatnya budaya patriarki, pembiaran atau pemakluman oleh masyarakat, dan penegakkan hukum yang lemah.

Dari empat alasan tadi, alasan terakhir telah mencapai puncak urgensinya. Sebab, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini sudah ada. Hanya saja, masih berada di ‘laci’ DPR.

Menurut Komnas Perempuan, RUU ini sebenarnya sudah daftar program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2016, lalu menjadi prolegnas prioritas pada 2017 dan 2018. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan.

Karenanya, Komnas Perempuan telah menyatakan sikap dan memberikan rekomendasi, antara lain perlunya segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, mengkritisi lambatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas DPR RI yang tidak kunjung dibahas dan disahkan di DPR sampai sekarang, serta tren kekerasan terhadap perempuan berbasis siber.

Untuk poin terakhir, akhir tahun 2017 lalu, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya tercatat yang dilaporkan korban ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.

Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri.

Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan, seperti kolega, supir transportasi online, bahkan orang yang belum dikenal sebelumnya (anonim).

Selain itu kejahatan siber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun juga kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Melihat itu tadi, rasanya, dan sudah selayaknya, kita turut memperjuangkan bersama-sama–baik perempuan maupun laki-laki–untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini.

Adapun menurut UN Women, kekerasan terhadap perempuan dimanifestasikan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologis yang meliputi:

Pertama, kekerasan oleh pasangan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dalam bentuk pemukulan, pelecehan, psikologis, perkosaan, dan femicide atau pembunuhan terhadap perempuan.

Kedua, kekerasan dan pelecehan seksual (dalam bentuk pemerkosaan, tindakan memaksa berhubungan seksual, hasrat seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual anak, pernikahan paksa (termasuk pernikahan anak), pelecehan di jalanan atau ruang publik, penguntitan, pelecehan dalam media cyber.

Ketiga adalah perdagangan manusia dalam bentuk perbudakan dan eksploitasi seksual, dan keempat adalah mutilasi genital perempuan dan perkawinan anak.

***

sumber tulisan: Komnas Perempuan
sumber foto: elle.com