Pilkada dan Kotak Kosong – Dalam waktu dekat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bakal diselenggarakan pada 27 Juni mendatang. Sejumlah daerah memunculkan beberapa calon. Namun, di beberapa daerah ada yang hanya memunculkan satu calon, alias calon tunggal. Dan hanya akan bersaing dengan kotak kosong.

Calon tunggal di Pilkada 2018 jumlahnya meningkat ketimbang Pilkada 2017. Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada tahun ini diikuti 13 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Sedangkan dalam pilkada sebelumnya terdapat sembilan daerah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi prihatin masih ada calon tunggal dalam pilkada 2018. Menurut dia, fenomena calon tunggal merusak esensi persaingan dalam politik.

“Kontestasi politik menjadi nihil,” ujarnya, di kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/01) mengutip Tempo.co.

Meningkatnya calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada bisa menjadi pertanyaan besar bagi tiap partai, yang semestinya, menghasilkan kader-kader terbaik untuk maju di pemilihan.

Maraknya calon tunggal di Pilkada pun menimbulkan varian. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan terdapat dua varian calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pertama, calon tunggal merupakan orang yang sebelumnya berkuasa atau inkumben.

“Kedua, calon tunggal adalah keluarga dari orang yang sedang berkuasa,” katanya, mengutip Tempo.co.

kredit: Beritagar.id

Kotak kosong bisa menang

Adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya terbilang baru. Pasalnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 mensyaratkan Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon, sebelum akhirnya UU tersebut direvisi menjadi UU No. 10 tahun 2016 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan mengenai calon tunggal yang dapat mengikuti pilkada serentak sudah tepat. Keputusan itu untuk menghindari kekosongan hukum. “Jangan sampai ada kekosongan hukum,” kata Arief, mengutip situs resmi MK.

Alasan MK, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mensyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, pilkada berpotensi ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu tentunya merugikan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih.

Maju sebagai calon tunggal kepala daerah hampir bisa dikatakan sangat menguntungkan si calon tunggal. Tetapi, kotak kosong bukan tanpa peluang untuk menang.

Kita masih ingat bagaimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pati, Jawa Tengah, pada 2017 lalu. Di mana calon petahana Haryanto-Saiful Arifin kalah melawan kotak kosong. Kekalahan itu terbilang mengejutkan. Sebabnya, Kabupaten Pati memiliki 1,5 juta penduduk.

Berdasarkan aturan, si calon tunggal harus mampu meraih lebih dari 50 persen plus satu suara sah untuk menang. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, si calon tunggal dinyatakan kalah. Dan tidak ada pemilihan ulang.

Bila hal itu terjadi maka secara otomatis terjadi kosongnya kursi kepemimpinan. Sesuai aturan, maka pemerintah akan menunjuk penjabat (gubernur, bupati, atau wali kota) untuk mengisi jabatan tersebut sementara hingga pemilihan berikutnya.