Mengintip Kinerja DPR – Selama tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan rapat paripurna dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dalam rapat paripurna itu rupanya minim kehadiran dari setiap fraksi.

Berdasarkan data WikiDPR, fraksi yang memiliki rata-rata kehadiran terbanyak adalah anggota Fraksi Hanura, yakni sebanyak 8 dari 16 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna.

Sedangkan yang paling sedikit kehadirannya yakni Fraksi PKB yaitu sebanyak 15 dari 47 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna.

“Itu menjadi catatan, dan kita akan memperbaiki,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, di acara Mata Najwa, Minggu (19/02)

kredit: WikiDPR.org

Selaian kehadiran kinerja lainnya adalah jumlah rapat DPR di periode yang sama. Wakil rakyat di Senayan ini selama 2017 secara total telah menggelar 1414 rapat dengan 975 rapat terbuka dan 439 rapat tertutup.

Kemudian, dalam bidang legislasi, baru 12 persen dari seluruh RUU Prolegnas Prioritas 2017 DPR RI yang telah disahkan, sedangkan sisanya masih dalam pembahasan, atau dengan kata lain DPR RI telah mengesahkan 6 RUU dari 50 RUU Prolegnas Prioritas 2017 sedangkan 11 RUU lainnya yang disahkan merupakan RUU Kumulatif Terbuka.

Baca juga: Mari Mendesak Pemerintah untuk Lebih Serius Mengatur Persampahan

“Poin paling penting adalah keburukan-kesalahan masih terjadi. Tapi niatan membuka diri menerima kritik itu harus dibuka seperti pembahasan tadi (UU MD3), kalau tidak persepsi publik akan terus buruk. Orang merasa boros membayar pajak, membayar gaji besar anggota DPR dan tidak mungkin DPR akan disingkat menjadi Dewan Pemborosan Rakyat,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Winarto Wijaya, di acara Mata Najwa, Minggu (19/02).

“Membuat UU itu tidak bisa seperti orang main sulap, simsalabim abakadraba, lalu jadi. Karena membuat UU itu ada acuannya, ada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Jadi itu melibatkan semua pihak, banyak tahapan-tahapan dan itu kemudian belum tentu ada kesepakatan-kesepakatan antarpemerintah dan DPR,” bantah Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Muhammad Nasir Djamil.

“Karena UU ini itu kan presiden mengatakan bagusnya sedikit saja, empat atau lima. Tetapi kadang-kadang pemerintah mengusulkan belasan UU. Jadi DPR mengusulkan dan DPD juga mengusulkan. Sehingga sampai 50 itu, karena itu usulan bersama. Dan angka 50 ini bukan angka dari DPR, ini angka bersama antara DPR dan pemerintah,” sambung Wakil DPR Fadli Zon.

kredit: WikiDPR.org